Dompu – metrodompu.com. Kepala SMK Negeri 1 Hu’u, Rosyidah, S. Pd, mengaku kecewa dengan sikap ketua Komite Sekolah, Sukri yang secara sepihak mengakomodir laporan beberapa orang guru bahkan memobilisasi warga untuk melakukan unjuk rasa yang berujung pada penyegelan ruang kerja kepala sekolah.

“Semestinya, sebagai mitra penyeimbang, Pengurus Komite harus berkoordinasi dengan pihaksekolah, agar persoalan dapat diselesaikan dengan baik”, Dirinya tidak menampik bahwa beberapa hari terakhir mencuat pemberitaan di media massa terkait dengan conflik interst yang menimpa
sekolah yang dipimpinnya.

Dilansir dari lensapost.com, Ketua Komite, Sukri bersama warga dan beberapa orang guru melakukan aksi unjuk rasa di SMK Negeri 1 Hu’u dengan menggaungkan empat argumen diantaranya yang pertama, Proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di SMK Negeri 1 Hu’u dinilai tidak baik, yang kedua, hubungan kepala sekolah dan guru tidak harmonis, yang ketiga pengurus komite sekolah tidak pernah diberikan informasi mengenai penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) serta segala bentuk pembangunan yang ada, dan yang keempat, terkait dengan pengunduran diri operator sekolah karena sikap arogansi kepala sekolah.

Untuk itu, Ketua Komite mengajukan tuntutan kepada Gubernur NTB agar mengganti Kepala SMK Negeri 1 Hu’u.

Dengan beredarnya informasi yang dianggapnya sepihak, maka Rosyidah melakukan klarifikasi. Rosyidah menjelaskan kronologis terkait dengan aksi unjuk rasa hingga berujung pada penyegelan ruang kerjanya.

Dua pekan lalu, dirinya masuk ke aplikasi MYSAPK BKN yang passwordnya juga terhubung dengan E-Kinerja untuk melihat SKP guru ASN, Namun tidak bisa diakses, kemudian saya tanyakan pada operator sekolah Dewi, yang dengan enteng menjawab bahwa sudah saya rubah passwordnya bu, dan jangan direset lagi, kenapa dirubah bu Dewi? , itu akun pribadi untuk menilai kinerja guru ASN,, katanya kepada Dewi, lalu karena passwordnya sudah dirubah operator tanpa konfirmasi dan ibu kepsek tidak bisa mengakses akunnya maka ibu kepala sekolah mereset ulang password MYSAPK, karena akun ini passwordnya sama dengan penilaian E-Kin sehingga bisa langsung terhubung dengan E-Kin guru dan pegawai ASN, setelah selesai mereset password ibu kepsek masuk ke E-Kin dan melihat bahwa SKP atas nama Iswan, S. Pd sudah ada nilai dan rupanya sudah dinilai oleh ibu Dewi yang
merupakan istri dari Iswan, S. Pd, sehingga ibu kepala sekolah memberikan nasehat kepada ibu Dewi
agar mengkonfirmasi kepada dirinya karena ini merupakan kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah”.Seperti itu awal percakapan antara kepala sekolah dan operator Dewi yang berbuntut masalah ini, papar Rosyidah.

Seharusnya pengurus Komite selalu bergandengan tangan dengan pihak sekolah bila niatnya benar –benar ingin memajukan sekolah, karena Komite memiliki tugas dan fungsi diantaranya,
1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha dan industri dunia (DUDI) dan pemerintah terkait dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu. 

3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Untuk itu, dengan gamblang Rosyidah menyesalkan tindakan pengurus Komite karena tanpa koordinasi dan klarifikasi terkait dengan persoalan yang mencederai nama sekolah yang selama ini dibangga – banggakan oleh masyarakat kecamatan Hu’u karena prestasi siswanya.

Berikutnya, argumen yang dipaparkan pengurus Komite tersebut diluar konteks, karena dari awal hanya selisih paham antara kepala sekolah dengan operator, tapi justru berkembang ke hal lain, seperti KBM yang tidak baik, padahal menurut Rosyidah KBM di sekolah yang dipimpinya itu cukup
efektif, terlihat agak sepi akhir – akhir ini karena 126 siswa kelas XI sedang mengikuti Prakerin (Praktek Kerja Industri) di Lombok, Sumbawa, Bima dan Dompu, paparnya.

Selain itu, hubungan antara kepala sekolah dan guru dianggap tidak harmonis, Rosyidah juga menampik, karena menurutnya, tidak mungkin KBM bisa efektif dan melahirkan siswa yang
berprestasi bila hubungan semua elemen di sekolah ini tidak harmonis, kenyataannya, cukup banyak siswa SMK Negeri 1 Hu’u yang menorehkan prestasi seperti penghargaan SMK Negeri Gemilang Karya Terkualitas tahun 2022 dari Gubernur NTB pada acara Penganugerahan Anugerah Istimewa Sekolah (AISO) 2022. SMKN 1 Hu’u juga bermitra dengan PT. Sumbawa Timur
Mining dalam memproduksi beras organik “Ana Ndai” dan pupuk cair organik”. Juga kerjasama dengan Jayakarta Hotel di Senggigi dalam program pelatihan guru Tata Boga.
Pihaknya juga banyak melakukan kerja sama dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) dalam hal peningkatan kompetensi siswa bahkan kompetensi guru. Terakhir menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT. BISI Internasional, itu merupakan bentuk
kerjasama semua elemen di sekolah dan mustahil hanya bisa dilakukan oleh kepala sekolah seorang diri, terangnya.

Sementara berkaitan dengan kurang komunikasi antara sekolah dan komite, Rosyidah juga menjelaskan bahwa selama ini di setiap kegiatan sekolah, komite tetap diundang, namun
tidak semua persoalan di sekolah harus diketahui oleh komite, karena sekolah dan komite memiliki tugas dan fungsinya masing – masing, urainya.

Dan terakhir, bahwa kepala sekolah dianggap arogansi memberhentikan operator sekolah, dengan tegas Rosyidah membantah, justru Dewi menyatakan dirinya untuk keluar dari
sekolah, tetapi berulangkali dirinya meminta kepada suaminya agar Dewi bekerja lagi, dan tidak ada niat untuk mengganti, apalagi saat ini operator sangat dibutuhkan dalam menghadapi Ujian. “Operator sekolah sangat kami butuhkan karena kami sedang didata
untuk ujian sekolah, persiapan UKK, validasi sertifikasi guru, honorer, data dapodik dan lain – lain yang harus kami kirim sehingga operator sangat dibutuhkan,” jelasnya.

“Ibu Dewi sendiri yang mengundurkan diri bahkan keluar dari grup Whatsapp sekolah, karena pentingnya peranan operator dapodik ini maka tindakan kepala sekolah mencarikan pengganti agar data – data bisa segera terselesaikan, berhubung saat ini sekolah sedang diminta data untuk siswa kls XII yang akan mengikuti kegiatan Uji Kompetensi Keahlian (UKK), Ujian Sekolah (US), Jumlah Jam Mengajar (JJM) guru dan validasi data sertifikasi untuk guru ASN”, ulangnya. 

Diakhir keterangannya, Rosyidah juga menyesalkan sikap guru yang melaporkan masalah ini diluar prosedur, semestinya bila menemukan kejanggalan di sekolah, sebagai seorang guru profesional seharusnya melapor ke kantor cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dompu yang merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, sesal Rosyidah. 

Terkait dengan persoalan ini, Rosyidah menyerahkan sepenuhnya kepada Gubernur dan Kepala Dinas Dikbud dalam menanggapi persoalan ini, meski ruang kerjanya hanya disegel satu
hari, tapi dirinya tetap bekerja maksimal bentuk tanggung jawabnya sebagai kepala sekolah, tutup Rosyidah mengakhiri. (MD01)