Anggota DPR RI, Muhammad Syafrudin, ST, MM, (HMS) meminta untuk meninjau kembali kerjasama Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kementerian Pertanian dengan masyarakat Dompu NTB.

Hal itu disampaikan HMS via selularnya karena tidak ada pemberitahuan lebih awal kepada dirinya selaku anggota DPR RI Dapil NTB 1 (Pulau Sumbawa) yang dilakukan oleh pihak Kementerian Pertanian dan Pemda yang dituju, padahal ini adalah merupakan bagian tanggungjawab saya dalam segi pengawasan apalagi menyangkut keuangan negara dalam jumlah yang tidak sedikit, dalam uraiannya HMS menjelaskan bahwa diwajibkan setiap anggota Dewan memperhatikan kemajuan Daerah Pemilihannya selama dalam koridor yang berlaku, oleh karenanya saya sudah mengklarifikasi kepada Sekjen, Dirjen PSP, Staf Khusus Menteri dan Direktur Pembiayaan Departemen Pertanian RI perihal tersebut, dan meminta untuk ditinjau kembali.

Meski demikian, saya berterimakasih kepada pemerintah pusat melalui Departemen Pertanian yang akan menyalurkan bantuan kepada masyarakat melalui program KUR di kabupaten Dompu, demikian HMS menambahkan “Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan negara dalam kondisi seperti ini termasuk dalam penyaluran KUR, berapa besaran bunganya, siapa opteker yang akan menerima, siapa yang menjadi pendamping pembiayaannya, dan yang ini harus diperhatikan betul kondisi manajemennya, jika dalam bentuk perusahaan harus yang memiliki trakrecord yang baik dan jika dengan pemerintah lokal harus yang memiliki regulasi check and balance yang stabil, supaya semuanya berjalan dengan baik”.

Seperti yang diberitakan media ini sebelumnya bahwa Kementerian Pertanian akan melakukan kerjasama program KUR dengan masyarakat petani dan peternak di kabupaten Dompu. (MD-01)